Jakarta – KPK menyoroti tingginya biaya politik sebagai faktor utama mengapa banyak kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dan akhirnya menjadi tersangka perkara korupsi.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa biaya pilkada yang besar mendorong para pemimpin daerah untuk mencoba mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan.
Menurut Asep, praktik korupsi menjadi cara yang dipilih oleh kepala daerah terjaring OTT sebagai upaya memulihkan dana tersebut.
KPK menegaskan bahwa korupsi ini sudah direncanakan dan terkait erat dengan tingginya biaya politik.
—DataBicara: KPK terus memperkuat mekanisme pencegahan korupsi di kalangan pejabat publik, namun belum ada langkah konkret yang dijabarkan.