Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai rentetan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah tidak cukup mengeraskan. Ia berpendapat bahwa ancaman OTT sering kali dianggap sebagai giliran saja bagi pejabat.
Bima Arya menyatakan perlunya pembenahan sistem pemilihan dan pencegahan korupsi, serta penegakan hukum yang lebih kuat dari hulu hingga hilir. Menurutnya, OTT tidak dapat menghentikan tindak pidana korupsi secara efektif.
KPK baru saja mengeksekusi OTT terhadap Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari, dan juga menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka. Penangkapan kedua pejabat tersebut menjadi OTT kedua dalam seminggu.
KPK menyebut OTT Fikri Thobari terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Tujuh belas orang diamankan pada Senin (9/3) dan diperiksa di Polres setempat.
—DataBicara: Peningkatan OTT menunjukkan perlunya reformasi struktural dalam penegakan hukum korupsi.