Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai bencana dan menyerukan semua pihak bertanggung jawab. Ia menyatakan apresiasi kepada KPK atas tekadnya menegakkan aturan.
Mardani mengungkapkan bahwa korupsi kepala daerah seringkali melibatkan kontrak kerja pengadaan maupun promosi jabatan, sehingga perlu transparansi di kedua bidang tersebut. Ia meminta Kemendagri untuk mengevaluasi secara mendalam OTT yang dilakukan oleh KPK.
Sebelumnya, KPK menahan 13 orang dalam OTT terhadap Bupati Rejang Lebong, termasuk Wakil Bupati Hendri Praja. Dari total 13 orang, sembilan dibawa ke gedung KPK di Jakarta; satu adalah Bupati, satu Wakil Bupati, tiga lainnya ASN daerah, dan empat pihak swasta.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim KPK menahan tersangka di kawasan Rejang Lebong pada malam hari dan memeriksa mereka di polres setempat sebelum dibawa ke Jakarta.