Jakarta – DPP PDIP mengirimkan surat bernomor 963/IN/DPP/III/2026 kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pimpinan DPRD provinsi, kabupaten, kota. Surat tersebut memuat instruksi untuk memperhatikan konflik di kawasan Timur Tengah yang dapat menambah harga minyak mentah dunia. Setiap kenaikan satu dollar AS di pasar minyak diyakini menambah beban subsidi minyak Indonesia sekitar Rp 7 triliun.
PDIP meminta kadernya melakukan penghitungan dan analisis komprehensif terhadap dampak fiskal daerah pada APBD, termasuk potensi peningkatan belanja subsidi, operasional, dan pelayanan publik. Selain itu, kader diminta memperkuat fungsi pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD secara konstruktif dan bertanggung jawab.
Instruksi juga menekankan pentingnya penghematan dan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja yang langsung menyentuh kepentingan rakyat serta menunda kegiatan tidak mendesak. Kader diharapkan mengantisipasi kenaikan harga pangan dan biaya distribusi, menjaga stabilitas pasokan, serta memastikan keterjangkauan harga.
Program jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya juga ditekankan sebagai bagian dari tanggung jawab partai. Instruksi ini diharapkan dilaksanakan dengan disiplin dan komitmen terhadap kepentingan rakyat kecil.