Jakarta – Pada Jumat (6/3/2026), Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi pernyataan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bahwa latar belakangnya sebagai musisi dangdut membuatnya tidak memahami aturan birokrasi. Doli menyarankan agar Fadia lebih fokus mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengurangi pernyataan publik.
Menurut Doli, pengakuan bahwa ia “tidak paham tata kelola pemerintahan” dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Ia menegaskan tidak ada alasan pembenaran atas segala pelanggaran.
—DataBicara: Pernyataan ini mencerminkan posisi Golkar yang menekankan pentingnya prosedur hukum dalam menangani dugaan korupsi, sekaligus mengingatkan pejabat publik untuk menjaga citra profesionalitas.