Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengajak pemerintah menyiapkan berbagai skenario penyelenggaraan ibadah haji karena eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia menyebut salah satu opsi adalah tidak memberangkatkan jemaah bila situasi keamanan tak memungkinkan.
Marwan menegaskan bahwa jika keputusan tersebut diambil, dana yang sudah dibayarkan untuk layanan jemaah harus dipertahankan. Pemerintah diminta bernegosiasi dengan penyedia layanan guna menghindari kerugian finansial bagi jemaah.
Ia juga menyoroti skenario saat jemaah telah berangkat ke Arab Saudi. Jika terjadi peningkatan eskalasi di sana, pemerintah perlu menyiapkan rencana kepulangan tanpa membebani biaya tambahan kepada jemaah.
Marwan meminta kajian ulang terkait biaya yang harus ditanggung oleh jemaah dan cara penempatan mereka di Saudi agar tidak terpaksa menanggung beban ekstra. Ia juga mengingatkan bahwa belum ada maklumat pembatalan haji dari pemerintah Arab Saudi, sehingga masih ada harapan penyelenggaraan tahun ini.
Mengenai umrah, Marwan menyebut pemerintah telah mengimbau calon jemaah yang belum berangkat untuk menunda perjalanan. Penerbangan umrah tetap berlangsung dengan maskapai seperti Lion Air, Garuda Indonesia, dan Saudia. Ia menekankan perlunya langkah-langkah selanjutnya karena eskalasi belum dapat diprediksi.
—DataBicara: Pemerintah diharapkan segera merumuskan kebijakan responsif untuk melindungi jemaah serta menjaga stabilitas layanan haji dan umrah.