Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi kekeringan dan kebakaran hutan saat musim kemarau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan berbagai langkah untuk mengurangi dampak tersebut.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menyatakan bahwa Gubernur Pramono Anung sangat serius dalam menghadapi cuaca ekstrem, khususnya pada musim kemarau. Dampaknya dapat mempengaruhi ketersediaan air dan kualitas udara.
Kepala BPBD DKI, Isnawa Adji, menjelaskan bahwa BPBD bekerja sama dengan BMKG untuk memantau titik rawan kekeringan dan hotspot kebakaran melalui aplikasi Sipongi Plus serta data satelit. Mereka juga memetakan daerah rawan kekeringan dan mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak.
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI secara rutin melakukan patroli terpadu di hutan kota dan lahan rawan kebakaran, melibatkan Satpol PP, TNI-Polri, serta komunitas lokal. Kegiatan ini bertujuan mencegah kebakaran akibat aktivitas manusia dan menjaga vegetasi yang dapat menahan air.
Pemprov DKI juga mengoptimalkan pengelolaan air tanah melalui regulasi, termasuk Pergub Nomor 5 Tahun 2026, dan terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang penghematan air serta pencegahan eksploitasi air tanah. Warga diimbau untuk tidak membakar sampah, melaporkan titik rawan via 112, dan berpartisipasi dalam aksi hemat energi.
BMKG memprediksi musim kemarau Indonesia tahun 2026 akan datang lebih awal, dimulai pada bulan April mendatang. Menurut BMKG, 46,5 persen atau 320 zona musim hujan diperkirakan mengalami kemarau lebih cepat. Daerah yang berpotensi kekeringan meliputi Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Pulau Jawa, Bali, NTB, NTN, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
—DataBicara: Upaya pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap perubahan kualitas udara serta mencegah kebakaran hutan selama musim kemarau.