Pemerintah Norwegia menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Trump, karena menilai usulan tersebut melenceng dari nilai-nilai Nobel Perdamaian. Pemerintahan Trump mengundang puluhan negara untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian, sekaligus memperkuat kontrol global terhadap konflik. Norwegia menjadi negara pertama yang menolak bergabung, mengingat perbedaan pendapat terkait pemilu Nobel Perdamaian tahun lalu. Menjawab pernyataan PM Jonas Gahr Store, pemerintah Norwegia meminta dialog lebih lanjut dengan AS untuk menyelesaikan konflik. Menteri Luar Negeri Kristoffer Thoner menegaskan tidak akan menghadiri seremoni penandatangan di Davos, karena tidak terima proposal yang menimbulkan perdebatan. Namun, Norwegia tetap menjaga kerja sama erat dengan AS.
Dewan Perdamaian Trump dimaksudkan untuk mengawasi pembangunan kembali Jalur Gaza, tetapi diundang untuk mengatasi konflik secara global, hingga mencakup wilayah di sekitar 60 negara. Draf piagam Dewan Perdamaian menyebutkan akan meminta kontribusi US$1 miliar (Rp 16,9 miliar) jika ingin menjadi anggota permanen. Pemimpin dunia berbagai negara, termasuk Prancis, menolak bergabung, sementara PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan setuju. Pihak ketiga menilai usulan Dewan Perdamaian bisa membahayakan kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).