Jakarta - KPK memastikan lahan Meikarta Kabupaten Bekasi akan diakui sebagai area perizinan bersih dari korupsi dalam pembangunan rusun subsidi. Jubir KPK Budi Prasetyo menegaskan wajib menjaga proses perizinan hingga pengadaan barang/jasa di program tersebut.,KPK meminta Kementerian PKP memastikan bahwa proses perizinan termasuk pencairan anggaran dan distribusi subsidi layak aturan. Budi menegaskan bahwa pencairan anggaran tahun ini meningkat 100% dibanding tahun lalu, dan KPK akan menjadi narasumber dalam pelatihan anggota.,Pemintaan KPK terkait pencegahan korupsi, transparansi, dan serapan anggaran. Tahun lalu serapan anggaran 96%, diharapkan meningkat di tahun ini.,Pemerintah daerah diundang untuk konsultasi tentang program rusun subsidi di lahan Meikarta. KPK akan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan agar memastikan keterserapan anggaran dan memenuhi peraturan perundangan.,Program rusun subsidi di Meikarta diharapkan mampu berjalan transparan, dengan proses perizinan dan pengadaan barang/jasa yang dijamin tidak melanggar aturan hukum.
2026-01-21T10:11:00.000Z
KPK Minta Izin Rusun Subsidi di Meikarta Bersih dari Korupsi

Artikel Terkait
Tidak ada artikel terkait.