Ara Minta KPK Usut Program Rusun Subsidi, Anggaran Rp 165,2 Triliun

Menteri PKP Ara berpesan KPK mengawasi pelaksanaan program Rusun subsidi, mencakup pengawasan terhadap peraturan hukum dan penggunaan anggaran. Ara menegaskan KPK harus menjadi narasumber dalam pelatihan KKP, dengan anggaran tahun ini meningkat 100% dari Rp 5 triliun menjadi Rp 10 triliun. KPK menyatakan lahan Meikarta tidak memiliki kaitan hukum, terkait kasus suap izin pembangunan sebelumnya. Pemerintah meminta KPK memberi kepastian hukum untuk masyarakat, perbankan, dan pengembang. KPK menegaskan lahan berstatus 'clear and clean'.