KPK memeriksa Eks Gubernur Jawa Barat RK terkait kewajaran penghasilan dan aset yang belum dilaporkan ke LHKPN. Jubir KPK, Budi Prasetyo, menyatakan KPK akan membandingkan penghasilan resmi RK dengan aset seperti kafe yang tak dilaporkan. KPK juga memeriksa apakah ada penghasilan lain dan kepemilikan aset yang duga milik RK. Dalam penjelasan sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan iklan pada bank BUMD. RK mengaku menunggu pemanggilan KPK dan memperlihatkan klarifikasi sebagai upaya transparansi. Aset yang dipertimbangkan mencakup tempat usaha, seperti kafe, yang belum diserahkan ke LHKPN. Dalam kasus ini, perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 222 miliar.
2026-01-06T14:30:00.000Z
KPK Bandingkan Kewajaran Penghasilan RK dengan Aset yang Dimiliki

Artikel Terkait
Tidak ada artikel terkait.