Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan siap menjalankan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Penyesuaian di KPK akan berjalan sambil berproses. Setyo menegaskan bahwa proses penerapan KUHP dan KUHAP akan disusun dalam timeline yang terkait dengan kebijakan publik dan prosedur internal institusi. Peristiwa ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan penerapan hukum yang sesuai dengan perubahan regulasi terkini.
Saat di Kementerian HAM, Setyo menjelaskan bahwa KUHP dan KUHAP menggantikan kebijakan sebelumnya. Pihak KPK tetap memperhatikan prosedur administratif sekaligus melakukan penyesuaian teknis. Jika diperlukan, kebijakan dapat diubah secara bertahap tanpa mengganggu operasional KPK. Informasi terbaru terkait perubahan hukum disebutkan dalam surat pemberitahuan resmi dari KPK.
Analisis Singkat: Perubahan hukum yang diumumkan oleh KPK mencerminkan respons institusi terhadap regulasi terkini. Proses penyesuaian berjalan dalam skala timbal balik, mencerminkan keseimbangan antara kebijakan publik dan konsistensi operasional institusi. Perubahan ini tidak menimbulkan dampak langsung terhadap publik, hanya mengarah pada optimisasi prosedur administratif.