UU KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Pemerintah Jawab Kekhawatiran Publik

Pemerintah resmi mengimplementasikan UU KUHP dan KUHAP baru di Jakarta. Kekhawatiran publik terkait pasal-pasal sensitif di dalam UU tersebut dijawab dengan penjelasan terbuka. UU KUHP (KUHP) berlaku untuk kejahatan terorisme, sementara KUHAP (KUHAP) mencakup kriminalitas terkait konflik etnis. Pemerintah menyampaikan kebijakan ini sebagai upaya membersihkan ekosistem hukum dari isu yang terkait dengan kelompok tertentu. Area terdampak mencakup kota besar, dengan peringatan dana BPOM. Pemenuhan UU diwajibkan pada perusahaan swasta dan pemerintah, sementara warga direkomendasikan untuk memantau informasi terbaru dari BMKG.