Pasukan AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, 3 Januari 2026. Aksi ini dianggap legal oleh pemerintahan Trump, meski ada perdebatan hukum. Departemen Kehakiman AS mengklaim Maduro tidak sah sebagai pemimpin, sementara pihak internasional mewajibkan pengawasan. AS menuduh Maduro dan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian di AS. Pemerintahan Trump mengklaim operasi ini sebagai penegakan hukum untuk mengendalikan Venezuela. Profesor hukum Jeremy Paul menegaskan bahwa tindakan AS melanggar hukum internasional. AS belum mengakui Maduro sebagai pemimpin sah sejak 2019. Aksi serupa dilakukan AS di Libya dan Panama, tetapi langkah itu berdasarkan persetujuan lokal. Noriega dan Hernandez menjadi contoh tindakan AS yang memicu perdebatan hukum.