Pilkada di DPRD, Elite Berpendapat Biaya Terlalu Mahal, Apakah Ini Perubahan Kebijakan Demokrasi?

Pilkada di DPRD disampaikan tanpa sirene darurat, muncul argumen elit politik bahwa biaya pilkada terlalu mahal dan tidak digunakan secara tepat.,Isu ini menggambarkan kebijakan ekonomi yang dianggap merugikan rakyat, sementara elite menegaskan kebutuhan stabilitas politik.,Analisis menyatakan kebijakan ini mengarah pada efisiensi dan ketertiban, mempermalukan prinsip demokrasi rakyat sebagai basis negara.,Perbandingan analogi dengan konsep keluarga menonjolkan ketergantungan rakyat terhadap otoritas negara, menimbulkan pertanyaan tentang keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik.,Jika dibiarkan, isu ini bisa mengarah pada peningkatan biaya pilkada sekaligus menurunkan hak rakyat memilih, menjadikan demokrasi sebagai urusan teknis.