Pemkab Bogor menetapkan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru, yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan. Bupati Rudy Susmanto menekankan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, seiring dengan kompleksitas masalah daerah yang dihadapi oleh populasi 6 juta jiwa. Dalam pengumuman tersebut, dijelaskan bahwa penambahan SKPD bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan publik. Tanggal operasional SKPD diperkirakan terhitung pada bulan ini, sesuai dengan kebijakan Pemkab Bogor.
Kebutuhan dari 6 juta penduduk yang terbagi dalam berbagai lapisan sosial serta kebutuhan pemerintahan yang kompleks menyebabkan Pemkab Bogor memperkuat keterlibatan masyarakat melalui dua SKPD baru. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang akan mengatur penyimpanan lahan dan pengelolaan ruang publik, sementara Dinas Kebudayaan akan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan kebudayan lokal. Dalam penjelasan resmi, Pemkab Bogor menyatakan bahwa SKPD ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan di tingkat kabupaten.
Perluasan SKPD tersebut diharapkan menjadi pilar penting dalam memerangi pengangguran, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam. Pemkab Bogor juga menyampaikan bahwa data kebijakan dan program yang diimplementasikan akan terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesejahteraan warga. Pada akhirnya, inisiatif ini menunjukkan komitmen Pemkab Bogor dalam memperkuat kinerja pemerintahan dan menghadapi tantangan kompleks di tengah perkembangan masyarakat.